Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Indonesia Lebih Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berbudaya
Tepat
20 Oktober 2016, pemerintahan Jokowi-JK memasuki tahun keduanya dalam memimpin
Indonesia. Presiden dan wakil presiden yang dilantik dua tahun silam tersebut,
bersumpah di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Senayan, Jakarta akan
menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, disaksikan ratusan juta pasang mata
rakyat Indonesia. Hasilnya, ada begitu banyak perubahan signifikan yang membawa
Indonesia lebih maju, berdaulat, mandiri, dan berbudaya.
Ada
tiga fokus utama dalam dua tahun kerja nyata Jokowi-JK, yakni: infrastruktur,
pembangunan manusia, dan kebijakan deregulasi ekonomi.
Infrastruktur
Dalam
fokus infrastruktur, dilakukan langkah percepatan pembangunan infrastruktur
melalui perbaikan kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, dan penyiapan proyek.
Diantaranya adalah:
- Menerbitkan PERPRES No 75 tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas diterbitkan untuk membentuk KPPIP.
- Memberikan penugasan kepada BUMN dalam pembangunan Tol Trans Sumatera, LRT Sumatera Selatan, dan LRT Jabodebek.
- Membiayai sebagian seksi jalan TOL namun memberikan hak pengelolaan seluruh ruas jalan tol kepada kontraktor pembangun seksi lainnya dalam rangka meningkatkan nilai investasi kontraktor.
- Menerbitkan PERPRES No 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang berisi 225 proyek infrastruktur dan 1 program ketenagalistrikan (35.000 MW).
Selain itu,
dilakukannya pembangunan infrastruktur yang komprehensif menciptakan
konektivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi, yang mampu melahirkan proyek
seperti: pengembangan sistem transportasi umum terintegrasi, peningkatan
kapasitas jalan, pelebaran dan tol, pembangunan monorail dan rel kereta api
baru (darat), membangun
dryport, revitalisasi pelabuhan laut, pembangunan jalur transportasi air (laut), dan membangun bandara utama khusus
barang, tersedianya 1 bandara utama untuk ekonomi (udara).
Proyek bertema konektivitas
tersebut, ternyata mampu mengurangi ketimpangan ekonomi antara Jawa dan luar
Jawa, khususnya infrastruktur transportasi di darat, laut, dan udara. Dan dampaknya,
biaya transportasi dan logistik lebih murah, pertukaran
barang dan jasa lebih efisien, serta produk-produk nasional lebih
bersaing dengan asing.
Terdapat
8 proyek strategis nasional di 2016 menunjukkan perkembangan yang signifikan akibat percepatan
pembangunan infrastruktur. Dan ke delapan proyek tersebut umumnya berada di luar
Jawa (Indonesia Sentris). Yaitu:
- Jalan Tol Serang – Panimbang
- Terminal Kalibaru
- SPAM Umbulan
- Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan
- PLTU Batang
- Pelabuhan Patimban
- Palapa Ring Broadband
- Revitalisasi Bandara Juwata – Tarakan, Matahora – Wakatobi, Labuan Bajo – NTB
Pembangunan
Manusia
Mengenai fokus pembangunan
manusia, ternyata kualitas manusia Indonesia mengalami peningkatan selama 2
tahun Pemerintahan Jokowi-JK, tampak dari meningkatnya angka Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) di 2015. Pertumbuhan IPM didorong oleh program pendidikan yang
mencerdaskan, berbudaya dan produktif serta program peningkatan kesehatan dan
kesejahteraan keluarga Indonesia. Terbukti dengan meningkatnya indeks
pembangunan manusia indonesia sebanyak 0,75, indeks kesehatan sebesar 0,82,
indeks pendidikan juga 0,82, dan indeks standard hidup layak meningkat sejumlah
0,75.
Hal
lain yang diupayakan dalam fokus pembangunan manusia adalah meningkatkan akses
pendidikan yang dilakukan dengan mendistribusikan Kartu Indonesia Pintar, pemberian beasiswa dan pembangunan
atau rehabilitasi sekolah dan ruang belajar. Data mengatakan bahwa, ada 11.633
ruang belajar direhabilitasi, 17.927.308 anak mendapatkan KIP, 726 unit
sekolah baru dibangun, dan menciptakan 14.223 ruang kelas baru.
Tak hanya itu, Sekolah Garis
Depan (SGD) dan Guru Garis Depan (GGD) adalah perwujudan Nawacita ke-3 yaitu pembangunan sekolah dan penyediaan guru di Kawasan 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal) merupakan bidang
khusus yang juga diperhatikan selama pemerintahan Jokowi – JK. Dengan
dilakukannya pengiriman GGD meningkat 10 kali lipat di 2016 menjadi 7.000 GGD dibanding 797 GGD di 2015. Ke 7.000 GGD tersebar di 114 SGD di 31 propinsi, ke 114 SGD tersebut menjadi contoh dan motor penggerak bagi sekolah di sekitarnya untuk menghadirkan
pendidikan yang berkualitas di Kawasan
3T.
Adapun
pencapaian lain yang telah memiliki bukti nyata dalam fokus utama pembangunan
manusia adalah:
- Penguatan kebudayaan dalam pendidikan
- Meningkatkan kapabilitas masyarakat lewat pendidikan vokasi
- Mewujudkan keluarga Indonesia sehat
- Menurunnya angka kematian ibu, bayi, dan balita
- Program nusantara sehat meningkatkan layanan kesehatan di DTPK
- Mewujudkan Indonesia sehat
Kebijakan Deregulasi Ekonomi
Selain
penegakan dan jaminan kepastian hukum, sasaran deregulasi adalah penyederhanaan
proses birokrasi yang dapat berdampak positif pada daya saing dan pertumbuhan
ekonomi. Untuk merespons perlambatan ekonomi, pemerintah melakukan
rasionalisasi kebijakan ekonomi dalam bentuk deregulasi yang terdiri atas
deregulasi kebijakan ekonomi dan deregulasi peraturan daerah.
Dari 204 rancangan regulasi hasil
13 Paket Kebijakan Ekonomi, sebanyak 202 sudah ditetapkan menjadi regulasi. Dan
sebanyak 3.032 peraturan daerah yang menghambat perdagangan dan usaha
di’musnah’kan. Seperti, retribusi jasa umum, implikasi putusan MK, pelayanan
publik, konsekuensi peralihan urusan pemerintahan daerah, dan lain-lain.
Mengenai
perizinan usaha, di pemerintahan Jokowi-JK mengalami perubahan yang positif,
yakni makin mudah dan cepat. Jika sebelumnya untuk mengurus sebuah perizinan
usaha membutuhkan kurun waktu 30 hingga 44 hari kerja dengan alur yang begitu
panjang, namun kini cukup 4 hingga 6 menit saja dengan 3 langkah mudah
(Pengisian Data Persero – Pembayaran PNBP – Cetak SK).
Tak hanya
proses perizinan usaha, proses perizinan lainnya yang memakan waktu ratusan
hari sampai tak terhingga, mampu dipangkas oleh Jokowi – JK secara drastis
hingga 6 kali lebih cepat dari waktu semula. Seperti, perizinan listrik yang
semula membutuhkan waktu 923 hari, kini cukup menghabiskan 256 hari saja.
Perizinan pertanian, yang awalnya 751 hari kerja, kini cukup 172 hari. Lebih
mudah dan cepat bukan?
Dari tiga fokus
utama yang sukses pemerintahan Jokowi – JK laksanakan, saya sebagai rakyat
Indonesia, tentu berharap yang terbaik bagi negeri ini. Semoga prestasi
gemilang Jokowi – JK selama dua tahun memimpin bangsa merah putih ini, tetap
dipertahankan dan bahkan meningkat lebih baik. Dengan begitu, tidak ada suara
rakyat yang sia-sia.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment